TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha …

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini jadi milik negara. Pasal 25 Peraturan Pemerintah ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara SABANG MERAUKE" Pasal 26 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961.

PP No. 33 Tahun 1982 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam Bidang Usaha Industri Mesin Perkakas ... PP No. 33 Tahun 1982 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam Bidang Usaha Industri Mesin Perkakas. ... Peraturan Pemerintah Nomor 33 ...

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 26, LN.2021/No.36, TLN No.6638, jdih.setkab.go.id : 96 hlm. Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyelenggaraan Bidang Pertanian: ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan ...

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 159, No. 161, No. 164, No. 165, No. 166, No. 167, No. 168 dan No. 169 tahun 1961 menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pendirian Peru sahaan-perusa haan Perkebunan Gula Negara. BAB I. PENDIRIAN. Pasal 1. (1) Untuk tiap perusahaan tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini, maka dengan

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 175 TAHUN 1961 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN PERINTIS. I. UMUM Dalam rangka penyelenggaraan ekonomi terpimpin perlu memberikan status dan bentuk baru kepada perusahaan-perusahaan perkebunan PPN Baru sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960. Perusahaan …

peraturan pemerintah tentang ijin pendirian mesin бутлуур. tentang mesin stone crusher postcher . peraturan pemerintah tentang ijin pendirian mesin crusher. mendapatkan ijin resmi sipd, ukl dan upl dari pemerintah daerah setempat tahun tentang .mesin pemecah batu stone crusher peraturan menteri >> More Details.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215); 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Pasal 16 ayat (6), Pasal 25, dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

PP No. 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara

Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Izin Usaha Industri; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara …

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/2/2010 Tentang Daftar Mesin, …

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3637); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta ... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 …

Kewajiban untuk memiliki izin usaha industri ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 107/2015 tentang Izin Usaha Industri, yang menyatakan bahwa setiap kegiatan …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 13 TAHUN 1995 (13/1995) TENTANG ... Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran ... dikendalikan bagi setiap pendirian perusahaan industri baru dan perluasannya. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Angka 1

Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ...

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DALAM …

Permenperin No. 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik . Beranda; Peraturan. TAP MPR; ... Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai …

Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyelenggaraan Bidang Perindustrian ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang …

peraturan menteri perindustrian republik indonesia nomor 32 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan menteri perindustrian nomor 19/m-ind/per/2/2010 tentang daftar …

(1) P.N. Industri Logam dan Mesin adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah. (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud …

Permenperin No. 30 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik ... Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015 …

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, …

Contribute to luoruoping/id development by creating an account on GitHub.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur; Melaksanakan Amanat Peraturan : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih detail tentang mekanisme dan persyaratan pengajuan ijin usaha tenaga listrik. Salah satunya adalah PP Nomor 14 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Dalam Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan bahwa perizinan pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha berbasis risiko dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) untuk Lembaga Pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Permendikbud No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. Permendikbud No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. Beranda; Peraturan. TAP MPR; UU; PERPPU; PP; PERPRES; ... Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal …

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat : 1.

Contohnya seperti usaha pembuatan pakaian, pembuatan alat-alat memasak, pembuatan mesin-mesin, pembuatan pangan olahan, dan lainnya. Berikut penjelasan lengkap …

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Mesin dan Alat Listrik". Pasal 27. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1961 ... "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN KEHUTANAN NEGARA". BAB I PENDIRIAN ... untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah. (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. ...